KOMANDO Desak Bupati Pandeglang Evaluasi Program Revitalisasi Pembangunan SMPN

PANDEGLANG, BANTEN, - Sejumlah mahasiswa di Pandeglang, yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Jumat (21/01/2022).

Dalam aksinya para Mahasiswa meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk segera melakukan evaluasi pada Program Revitalisasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), karena dinilai dalam proses pelaksanaan pekerjaannya diduga berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Baca juga: Penglasir Marak Di SPBU Kereng Pangi, Bahkan Tanpa Plat Nomor Polisi

Kepada awak media, Koordinator Aksi, Novah Ihromi, mengatakan, aksi ini sebuah gerakan peduli dunia pendidikan di Wilayah Propinsi Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang.

"Kita prihatin dengan kondisi dunia pendidikan di Banten ini, dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merupakan daerah dengan tingkat kesejahteraan terendah dibandingkan dengan 27 Provinsi lain di Indonesia, " tutur Novah

Baca juga: Kapolri Sebut Sabu Yang Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jabar 1,196 ton

Faktor pendidikan ini lah kata Novah menjadi salah satu indicator rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tidak pendidikan merupakan hal yang sangat vital serta fundamental, dalam memajukan suatu daerah, terlebih ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.

"Yang kita butuhkan saat ini adalah sistem pendidikan yang baik termasuk penunjang infrastrukturnya juga, " tandasnya

Baca juga: Polda Jabar Proses Hukum Bahar Bin Smith Terkait Dugaan Ujaran Kebencian, Ini Yang Dilakukan LEMKAPI

Lebih lanjut kata Novah Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu kunci utama atas predikat tidak bahagianya masyarakat di samping kabupaten/kota yang lainnya.

Hal ini bisa di lihat dari banyaknya dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terlebih di lingkungan Dinas Pendidikan.

Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pengelolaan APBDes Sukaseneng, Ombudsman Angkat Bicara

"Sebagai contoh pada tahun 2021 ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah yang ada di pandeglang ini yaitu revitalisasi SMP Se kab. Pandeglang yang menelan anggaran bervariatif, dan itu kami apresiasi sebagai upaya pemerintah memperbaiki insfrastuktur Sekolah di Kabupaten Pandeglang, " terangnya

Namun kata Novah, pihaknya menyesalkan fakta dilapangan masih adanya dugaan penyimpangan. Berdasarkan informasi tender/lelang, untuk revitalisasi SMPN 1 Cikeusik dengan nilai pagu anggaran Rp.465.000.000, 00, dimenang C.V Sinar Masayu Maju, ditemukan beberapa permasalahan dugaan tidak tranfaransi dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Aktivis Pleton Pemuda Tuding Proyek Pemeliharaan Jalan Propinsi Diduga Abaikan Spek, K3 Hingga Transparansi Publik

"Dari investigasi dan advokasi kami serta pengakuan tenaga pendidik di  SMPN 1 Cikeusik, mereka tidak mengetahui adanya pembangunan di Sekolahnya, Ini jelas sangat menguatkan dugaan bahwa pembangunan SMPN 1 Cikeusik Fiktif, hal ini bisa di buktikan dengan data serta dokumentasi yang kami pegang, " jelas Novah

Bukan saja persoalan di SMPN Cikeusik, akan tetapi dugaan keterlambatan dalam proses pekerjaannya pun terjadi di SMPN lainnya.

"Menanggapi beragam permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang, maka kami dari Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia menuntut : Bupati mengevaluasi program revitalisasi pembangunan SMPN Se Kabupaten Pandeglang, dan kepada aparat penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan monopoli program pembangunan sekolah, dalam hal ini juga kami minta PPK dan PPTK bertanggung jawab, " pungkas Novah***